Pabrik Komponen Otomotif Relokasi ke Vietnam, FSPMI: 5.000 Buruh Terancam PHK

Bosue.id, Jakarta - Kabar mengenai rencana dua perusahaan raksasa komponen otomotif di Jawa Timur untuk merelokasi pabriknya ke Vietnam semakin menguat.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Jazuli, telah mengonfirmasi kebenaran isu tersebut. 

Rencana kepindahan sebagian aktivitas produksi dari PT J dan PT S yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto ini tentu membawa kekhawatiran besar di kalangan pekerja.

Isu Lama yang Kembali Mencuat

Menurut Jazuli, isu pemindahan basis produksi otomotif ke luar negeri ini sebenarnya bukanlah kabar baru yang muncul secara tiba-tiba.

Wacana relokasi tersebut diketahui telah menjadi bahan diskusi panjang antara pihak manajemen perusahaan dan serikat pekerja sejak tiga tahun lalu. 

Meski pihak prinsipal dari Jepang menyatakan tidak akan menutup seluruh operasional pabriknya di Indonesia, Jazuli tetap merasa sangat risau.

Kerisauan ini sangat beralasan karena pemindahan lini produksi, sekecil apa pun, pasti akan berdampak langsung pada jumlah kebutuhan tenaga kerja.

Berdasarkan estimasi dari FSPMI, jika rencana pemindahan sebagian fasilitas produksi ke Vietnam benar terjadi, terdapat sekitar 5.000 buruh dari kedua pabrik tersebut yang berpotensi menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Alasan Relokasi dan Langkah Antisipasi

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa alasan utama di balik rencana relokasi ini adalah perubahan fokus bisnis.

Perusahaan induk yang bermarkas di Jepang tersebut berniat mengubah arah produksi mereka untuk lebih berfokus pada pengembangan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).

Dalam kalkulasi bisnis mereka, Vietnam dinilai jauh lebih kompetitif dan memiliki iklim yang lebih menjanjikan untuk produksi komponen mobil listrik dibandingkan Indonesia.

Untuk mencegah gelombang PHK massal ini, pihak serikat pekerja saat ini tengah berupaya keras melakukan negosiasi intensif dengan manajemen perusahaan.

Selain itu, FSPMI juga sangat berharap agar pemerintah pusat dapat segera turun tangan memberikan solusi konkret dan insentif yang menarik agar perusahaan komponen otomotif tersebut mengurungkan niatnya untuk hengkang dari Tanah Air. 

Kasus ini diharapkan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah terkait daya saing kebijakan kendaraan listrik di Indonesia.